Obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati dengan SK No. : 10/X/2011/Kalteng, tanggal 7 November 2011 tentang pemecatan secara tidak hormat melalui pengadilan TUN Demi Kepastian UMP, Apindo Jakarta Bakal Taati Apapun Putusan PTUN. Apindo Bakal Gugat Kepgub DKI Tentang Revisi UMP 2022. Sebagaimana diketahui perkara ini bermula dari terbitnya Kepgub No.1517 Tahun 2022 yang menetapkan UMP Jakarta sebesar Rp4.641.854. Padahal sebelumnya telah terbit Kepgub No.1395 Tahun 2021 yang menetapkan UMP Rp4.453.935. 2010 tentang pemilukada menimbulkan dinamika dan beberapa persoalan baru dalam penerapan hukum acara, khususnya yang terkait dengan Pemilukada. Salah satu persoalan yang muncul adalah penerapan pasal 55 UU PTUN tentang tenggang waktu dalam kasus pemilukad. Kedua, pasal 55 dalam UU PTUN berpotensi memberikan ketidakpastian hukum bagi tahapan Jika tidak, gugatan baik melalui Pengadilan Negeri maupun PTUN tidak akan berhasil. Putusan Mahkamah Agung No. 123 PK/TUN/2011 dapat dijadikan contoh. Seorang penggugat, mengaku sudah menggarap lahan sejak 1963 semak belukar, yang oleh PTPN II diklaim sebagai bagian dari HGU-nya. yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Gugatan tertanggal 4 Januari 2016, dan didaftarkan didaftarkan pada 29 Januari 2016, dengan Register Perkara No. 11/G/LH/2016/PTUN.Mks. OBJEK GUGATAN : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor: M.886/Bj. Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010, luas 1.930 M2 atas nama HENDRAWATI. TENTANG DUDUK PERKARA: MiyDy.

contoh surat gugatan ptun tentang perizinan